Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dengan ditandatanganinya peraturan ini, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik diharapkan dapat terwujud pada tahun 2028.
Perpres tersebut membahas Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025, yang mencakup tahapan awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan rincian tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam peraturan ini, diuraikan serangkaian intervensi yang mendukung pemindahan ibu kota ke IKN. Melalui perkembangan ini, diharapkan bahwa pemindahan ini akan berjalan lancar dan efisien.
Selain itu, peraturan ini memberikan penjelasan mengenai luas area kawasan inti dan sekitarnya yang mencapai antara 800 hingga 850 hektare. Fokus utama dari pembangunan juga mencakup pengembangan ruang perkantoran yang mencapai 20 persen dari total area.
Mengulas Tentang Ibu Kota Nusantara dan Tujuannya
Ibu Kota Nusantara dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol dari pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ruang yang layak huni dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sana.
Selain gedung perkantoran, pemerintah menganggarkan sekitar 50 persen dari total area untuk pembangunan hunian yang terjangkau dan layak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di IKN.
Perpres juga mencakup rencana pemindahan dan penugasan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN direncanakan akan dipindahkan ke ibu kota yang baru ini demi kelancaran pemerintahan.
Untuk mendukung infrastruktur pemerintahan di IKN, pemerintah telah merencanakan pembangunan rumah baru sebanyak 476 unit. Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian, sebanyak 38.504 unit rumah yang ada juga akan ditingkatkan.
Tahapan Pembangunan IKN dan Harapan ke Depan
Pembangunan IKN sudah dimulai sejak tahun 2022, merupakan bagian dari program pemerintahan yang lebih besar. Presiden sebelumnya, Joko Widodo, menekankan pentingnya pembangunan yang lebih merata setelah melihat kepadatan yang terjadi di Pulau Jawa.
Ia beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemerintahan tidak boleh terpusat di Jawa saja, melainkan harus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan komitmen ini, Indonesia diharapkan menjadi pusat pertumbuhan yang lebih merata.
Dalam wawancaranya, Jokowi menyebutkan bahwa proses pembangunan IKN diperkirakan akan memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun. Ia optimis bahwa setelah pembangunan selesai, IKN akan menjadi kota pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Seiring dengan perkembangan ini, akan ada penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan warga. Harapannya adalah agar IKN bisa menjadi kota yang ramah lingkungan sekaligus berfungsi dengan baik sebagai pusat pemerintahan yang efisien.
Infrastruktur yang Diperlukan untuk IKN
Dalam konteks pembangunan IKN, infrastruktur yang baik merupakan salah satu prioritas utama. jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya harus diperhatikan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.
Dari segi transportasi, pemerintah akan memastikan akses yang baik untuk mendukung mobilitas warga. Hal ini sangat penting, mengingat IKN akan menjadi tempat tinggal banyak ASN dan warga lainnya di masa depan.
Selain itu, dukungan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari perencanaan. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang meningkatkan kualitas hidup warga di IKN.
Seluruh aspek ini akan saling mendukung untuk menciptakan ekosistem yang baik di IKN, yang diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat luas. Dengan pendekatan holistik dalam pembangunan, IKN diharapkan bisa menjadi contoh dari modernitas dan keberlanjutan.
Dengan rencana dan komitmen ini, IKN berpotensi menjadi simbol baru bagi Indonesia yang tidak hanya menampilkan kemajuan, tetapi juga nilai-nilai termasuk keberlanjutan dan kesetaraan bagi warganya. Keberhasilan pembangunan ini akan sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat lokal.